MOROSUNGGINGAN, KaDes - Ekonomi kerakyatan menjadi perhatian utama Pemerintahan Jokowi. Bangkit paska pandemi dengan mengoptimalkan potensi lokal menjadi salah satu pilar tegaknya ekonomi kerakyatan.
Beragam setrategi dan program telah dicanangkan pemerintah mulai pusat hingga daerah untuk membangkitkan semangat ekonomi kerakyatan. Namun sayang, semangat pemerintah pusat tersebut tak sejalan dengan kenyataan yang terjadi di Desa Morosunggingan, Kecamatan Peterongan, Jombang, Jawa Timur.
Pasar rakyat yang awalnya digagas pemerintah desa setempat dan sempat sangat ramai selama hampir setengah tahun, kini berupaya bangkit dan berjalan dengan kekuatan mandiri. Ditemukan fakta ironis, pemerintah desa setempat hanya "menemani" berjalannya pasar selama 2 minggu. Selanjutnya, para pedagang berupaya secara mandiri "menghidupi" keberlangsungannya.
Pertanyaan besarnya, kemana Pemerintah Desa? Kemana BUMDes? Tidakkah memiliki kepekaan bahwa pasar rakyat adalah geliat yang diimpikan semua pihak. Geliat sebagai wujud pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Ketika ditelusuri, ternyata yang dibutuhkan para pedagang hanyalah kerja nyata seluruh komponen desa untuk hadir, andil mendukung gerak perekonomian masyarakat. Nyatanya, nihil..! Selama enam bulan (Januari - Juli 2022), para pedagang di pasar ini bertahan dengan 'urun modal' saling bantu sesama pedagang. Pemerintah desa kini semakin tidak peduli. Entah karena apa...
Sungguh ironis, boleh jadi tak adanya kepekaan Pemerintah Desa Morosunggingan ini merupakan wujud "pembangkangan ekonomi". Dimana secara nasional giat memupuk semangat dan mendukung aktivitas ekonomi kerakyatan.
Yang terjadi, di Morosunggingan, masyarakat semakin semangat, menggeliatkan laju potensi desa. Namun, justru pemerintah desanya yang acuh. Melawan visi ekonomi pemerintah secara nasional, bukankah ini: pembangkangan ekonomi?
Mari berpikir.
(artikel ini ditulis setelah mengamati perjalanan Pasar Rakyat Morosunggingan, Juli 2022/ce)
#ekonomikerakyatan #potensidesa #morosunggingan
0 Komentar